Apa Iwan Fals Mau Jadi Calon Presiden?

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--DPP PKB kini mulai melirik beberapa nama yang akan diusung dalam pencalonan presiden 2014 mendatang. Sejumlah nama dari kalangan eksternal, Rhoma Irama maupun Iwan Fals, termasuk nama-nama dari kalangan internal.

Meski begitu, Wakil Bendahara Umum DPP PKB, Bambang Susanto memastikan, partainya akan memprioritaskan terlebih dahulu calon presiden dari kalangan internal.

"Soal capres kami masih memprioritaskan dari internal. Ada pak Mahfud MD, Kyai Said Aqil, Cak Imin, Khofifah..Kepada Rhoma dan Iwan fals baru tahap lirikan yang akan diukur dengan survai internal," kata Bambang kepada Tribun, Selasa (25/12/2012).

Tak dipugkiri, kata Bambamg figur Rhoma Irama di daerah-daerah tertentu memang cukup tinggi. Namun, itu semua, tetap menjadi kajian untuk kemudian, lanjut Bambang, DPP PKB akan memutuskan siapa yang paling layak untuk dicalonkan sebagai presiden 2014.

"Sementara untuk Iwan Fals biarkan yang mewacanakan membangun komunikasi lagi. Toh, Iwan Fals juga belum tentu mau nyapres. Apa Iwan Fals mau? Pada titik tertentu, nanti mekanisme partai yang akan memutuskan siapa yang akan diusung PKB," Bambang menegaskan.

Antara Andi Mallarangeng dan Agus Martowardojo

MERDEKA.COM, Pembelaan Rizal Mallarangeng kepada dua saudaranya, Andi Mallarangeng dan Choel Mallarangeng, yang terbelit kasus Hambalang, mengingatkan kembali akan peran penting Agus Martowardojo dalam kasus bernilai Rp 1,2 triliun itu.

Menurut Rizal, kasus Hambalang tidak mungkin terjadi apabila Menteri Keuangan Agus tidak mencairkan dana yang diajukan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga yang dipimpin oleh Andi.

Rizal menegaskan, Agus tidak harus mencairkan, karena permintaan pencairan dana itu tidak ditandatangani menteri. Agus bahkan wajib menolak, karena peraturan mengharuskan adanya tanda tangan Menpora Andi Mallarangeng dan Menteri PU Djoko Kirmanto.

Tetapi, mengapa Agus menyetujui pencairan dana, padahal pengajuan pencairan dana itu hanya ditandatangani Sekretaris Kemenpora dan pejabat eselon satu Kementerian PU? Bukankah peraturan menteri keuangan sendiri yang mengharuskan adanya tanda tangan menteri? Mengapa Agus melanggar peraturannya sendiri?

Apa yang diungkapkan oleh Rizal sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Sebulan sebelumnya, laporan hasil investigasi BPK atas kasus Hambalang sudah menunjukkan hal itu.

Laporan BPK malah menyimpulkan, pihak yang paling harus dipersalahkan atas cairnya dana Hambalang adalah Agus, sebab selaku menteri keuangan dia mencairkan permintaan yang tidak sesuai prosedur pencairan dana.

Menanggapi laporan BPK, Agus menilai laporan itu absurd dan tidak nyambung. Agus juga merasa kesimpulan laporan itu memperlakukan dirinya tidak adil. Laporan itu sangat sepihak, tanpa memberi kesempatan dirinya klarifikasi.

Sebaliknya, BPK menegaskan bahwa laporan investigasi sudah sesuai prosedur. Memang perlu investigasi lanjutan, tetapi menyangkut keberatan Agus, BPK memiliki bukti berupa berita acara pemeriksaan yang ditandatangani Agus sendiri.

Jika, BPK meletakkan Agus sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, lalu di mana peran Andi?

Laporan BPK menyebut, sebagai menteri tentu saja Andi harus bertanggung jawab atas kasus yang terjadi di kementeriannya. Namun sampai sejauh itu, BPK tidak bisa menunjukkan bukti-bukti otentik atas keterlibatan Andi dalam kasus ini.

Kesimpulan inilah yang sempat menimbulkan keributan internal BPK. Salah satu anggota BPK, Taufiequrachman Ruki, sempat membocorkan laporan yang belum dibahas pleno BPK itu. Ruki menuduh ada persekongkolan di internal BPK, yang hendak menghilangkan nama Andi dari laporan investigasi.

Pernyataan Ruki itu, sempat bikin anggota BPK dan tim investigasi berang. Mereka balik menuduh Ruki telah memanfaatkan posisinya untuk memasukkan agenda pihak lain. Agenda yang dimaksud adalah menghilangkan nama Agus, dan menggantikan dengan nama Andi.

Pimpinan BPK berhasil meredam keributan internal. Meskipun Ruki jelas-jelas melanggar kode etik – yang melarang anggota BPK membocorkan laporan yang belum disahkan oleh pimpinan – namun lembaga itu tidak membentuk dewan etik untuk menyidangkan Ruki.

Keributan internal BPK, juga silang tuding di antara beberapa anggota DPR, menunjukkan kasus Hambalang ini tidak hanya menyangkut Andi seorang. Ada persimpangan anak tangga yang harus didaki juga oleh KPK.

Andi memang harus bertanggunjgawab atas kasus korupsi yang melanda kementeriannya. Namun KPK juga tidak bisa menutup mata, bahwa dana itu dicairkan oleh Agus tanpa tanda tangan Andi. Artinya, lokasi pemeriksaan kasus korupsi ini tak hanya kantor Kemenpora tetapi juga Kemenkeu.
Sumber: Merdeka.com

KA Bengawan dilempari batu, asisten masinis terluka

MERDEKA.COM, Pelemparan terhadap kereta api kerap terjadi, kali ini menimpa asisten masinis KA Bengawan tujuan Solo, Pandu, di lintas antara Stasiun Kranji-Bekasi. Peristiwa itu terjadi, Senin (24/12).

Akibat pelemparan tersebut kaca pintu sebelah kiri dari Lokomotif C C 20142 pecah dan Pandu mengalami luka robek di pelipis sebelah kanan. Korban tidak bisa melanjutkan perjalanan dan langsung dilarikan ke rumah sakit Bhakti Kartini.

KA Bengawan terpaksa dihentikan sebentar di Stasiun Bekasi untuk mengganti lokomotif dan asisten masinisnya. Akhirnya, KA Bengawan dapat diberangkatkan kembali pada lama harinya dengan lokomotif pengganti CC 20173 dengan masinis pengganti Suratman dan Assisten masinis, Ragil TS.

Kahumas PT KAI (Persero)-Daerah Operasi 1 Jakarta, Mateta Rijalulhaq mengatakan, PT KAI sangat menyayangkan sikap pelaku pelemparan yang akhirnya berdampak pada kerugian penumpang kereta api sendiri dan korban dari pihak PT KAI.

Masyarakat memiliki kewajiban ikut menjaga kereta api sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 173.

"Dalam UU 23 tahun 2007 disebutkan, bahwa masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan perkerataapian. Bukan merusaknya, dan terkadang saat pelaku ditangkap pihak berwajib jawaban dari pelaku hanya iseng saja," ujar Mateta kepada merdeka.com, Selasa (25/12).

Kepedulian masyarakat di sekitar jalan rel juga sangat dibutuhkan. Sehingga perjalanan kereta api akan menjadi lancar dan kereta api dapat melayani penggunanya dengan baik.
Sumber: Merdeka.com

Januari, KPK minta 30 penyidik dari Polri

MERDEKA.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana meminta tambahan penyidik pengganti dari Mabes Polri. Penyidik-penyidik itu nantinya akan mengisi kekosongan posisi penyidik yang sudah ditarik.

"Januari ini KPK akan minta tambahan penyidik ke Polri," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP kepada merdeka.com, Selasa (25/12).

Pihaknya akan meminta penyidik pengganti sesuai yang dibutuhkan KPK. Johan mengatakan, pihaknya meminta penyidik pengganti sekitar 30-an lebih.

Selain itu, KPK juga akan melakukan diskusi terkait penerapan PP 103 Tahun 2012 yang telah diteken oleh Presiden SBY. PP ini merupakan hasil revisi draf PP 63 Tahun 2005 terkait SDM Pegawai di KPK.

"Sekaligus membicarakan soal pelaksanaan PP 103 th 2012," katanya.

Seperti diketahui, secara bertahap, para penyidik Polri yang bekerja di KPK ditarik oleh Mabes Polri. Alasan penarikan tersebut diantaranya karena masa tugas para penyidik telah habis. Kini sedikitnya ada 50 orang penyidik yang tersisa di KPK.

Penarikan para penyidik ini sempat menjadi polemik antara KPK-Polri. Sebab, sejumlah penyidik tengah bekerja mengusut kasus-kasus korupsi di KPK. Untuk itu, KPK mengajukan draf revisi PP 63/2012 yang salah satunya untuk memperjelas masa tugas penyidik dari instansi luar yang bekerja di KPK. KPK mengajukan perpanjangan masa tugas penyidik untuk diperpanjang.

Setelah berdiskusi dengan lembaga terkait antara KemenPan, Polri dan Kejaksaan, telah disepakati masa tugas peyidik dengan formasi 4-4-2. Artinya, penyidik setelah 2x perpanjangan selama 1 periode, dapat memperpanjang kembali selama 2 tahun. Usai 2 tahun, penyidik baru boleh memilih apakah dia akan bekerja di instansi asal ataukah akan tetap di KPK.

Namun sayangnya, tiba-tiba muncul Pasal 5 ayat 9 yang mengatur tentang alih status para penyidik. Disebutkan penyidik yang ingin alih status menjadi pegawai tetap KPK harus izin ke instansi asalnya terlebih dahulu. Padahal sebelumnya, terkait alih status ini tidak dipersoalkan.
Sumber: Merdeka.com

Polisi korban penembakan di Poso dirujuk ke Jakarta

MERDEKA.COM, Anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah, Briptu Siswandi yang menjadi korban penembakan di Kabupaten Poso dirujuk ke rumah sakit di Jakarta. Hal ini dilakukan agar Siswandi mendapatkan perawatan maksimal.

Juru Bicara Polda Sulawesi Tengah AKBP Soemarno mengatakan, Briptu Siswadi diterbangkan dari Bandara Mutiara Palu menggunakan pesawat komersial sekitar pukul 10.00 WITA dengan didampingi sejumlah keluarganya.

Briptu Siswadi selanjutnya akan dirawat di RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Sebelumnya Briptu Siswadi dirawat intensif di RS Bhayangkara Palu sejak 20 Desember 2012. Siswadi terkena tembakan di bagian mulut hingga tembus ke rahang saat melakukan patroli di Desa Kalora, Kabupaten Poso.

Soemarno mengatakan, Siswadi dirujuk ke RS Polri atas dasar permintaan keluarga. "Kita tidak bisa menolak, yang penting kesehatan menjadi hal utama," katanya. Demikian dilansir dari Antara, Selasa (25/12).

Dalam peristiwa penembakan di Desa Kalora itu, empat dari sembilan polisi yang bertugas tewas diberondong peluru sementara dua lainnya mengalami luka serius.

Empat korban meninggal yakni Briptu Ruslan, Briptu I Wayan Aryawan, Briptu Winarto dan Briptu Eko Wijaya. Sementara korban luka lainnya Briptu Lungguh yang tertembak di bagian paha sudah mendapatkan perawatan di RS Anuntalako Kabupaten Parigi Moutong.

Soemarno mengatakan, saat ini aparat gabungan TNI dan Polri terus memburu kelompok sipil bersenjata Poso ke dalam hutan. Polisi juga telah menangkap dua orang berinisial S dan M yang diduga terlibat dalam serangkaian teror di Kabupaten Poso selama ini.
Sumber: Merdeka.com

Hari Natal Ditemukan Bom di Poso yang Akan Meledak Pagi Hari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Penemuan tas mencurigakan di pos pengamanan terpadu. (Pospam) depan Pasar Sentral Poso, Sulawesi Tengah, ternyata berisi bom yang disetting (diatur) waktunya akan meledak pukul 08.00 WITA, Selasa (25/12/2012).

Awalnya seorang anggota polisi lalu lintas Poso, Briptu Fahrul menemukan sebuah tas hitam yang biasa digunakan untuk laptop sekitar pukul 06.15 WITA.

Kemudian sang petugas mempertanyakan pemilik tas mencurigakan tersebut. Setelah diyakinkan bahwa pemilik tas tersebut tidak ada, barulah dipanggil tim Jibom Gegana.

"Di dalam lemari warna putih ditemukan tempat Laptop warna hitam yang di diduga bom," ujar Kapolres Poso AKBP Eko Santoso dalam pesan singkatnya kepada tribunnews.com, Selasa (25/12/2012).

Kemudian tim Jibom gegana melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) sekitar pukul 07.30 WITAn kemudian barang tersebut diledakan.

"Benda tersebut hasilnya positif berisikan dua detonator dan satu timer yang sudah di program pukul 08.00 akan meledak," ungkapnya.

Bom tersebut akan diledakan dengan alat pemicu sebuah handphone.

"Pukul 08.25 WITA tim jibom Gegana menyampaikan areal aman dan langsung meninggalkan TKP," ucapnya.

Ada Puing Pesawat Hercules di Hamparan Sawah

TEMPO.CO, Yogyakarta - Tak ada gemuruh suara pesawat jatuh yang didengar warga di kawasan Nitiprayan, Bantul Yogyakarta. Tak ada pula suara raungan sirine mobil ambulan, tak ada rombongan polisi militer. Tapi di hamparan sawah tampak tubuh pesawat bewarna hijau mirip pesawat militer sepanjang 20 meter terpotong menjadi tiga bagian. Pada tubuh pesawat itu ada logo bendera Amerika dan nomor seri 295749.

Anehnya, meski seperti pesawat militer, di antara puing badan pesawat itu tercecer puluhan karung berisi kedelai. Pesawat remuk itu bukanlah kejadian nyata, melainkan karya instalasi kolaborasi pematung Yogya Budi Barnabas dengan Umartopo. »Karya ini sebagai protes terhadap negara yang selalu mengandalkan impor puluhan komoditas pertanian, termasuk kedelai,” ujar Budi kepada Tempo Ahad 23 Desember 2012.

Perupa alumnus Institut Seni Yogyakarta 1987 mengatakan karya pesawat jatuh berjudul 'Over Weight' itu merupakan karya susulan yang dipasang Ahad dini hari 23 Desember 2012 untuk melengkapi pameran bertajuk 'Panen Terakhir' yang telah digelar Komunitas Garda Matra sejak akhir September hingga 31 Desember mendatang. »Saya sengaja pasang pagi-pagi sebelum jalan ramai orang, buat surprise,” kata Budi. Pameran ini dikurasi oleh sineas Garin Nugroho.

Untuk membuat badan pesawat mendekati skala aslinya, Budi sejak dua bulan lalu mulai berburu lembaran limbah alumnium di sejumlah percetakan di Yogyakarta untuk didaur ulang. Dia berhasil memperoleh sekitar 40 kilogram lembar alumunium bekas paperplate yang dia beli murah Rp 16 ribu perkilogram. Lembara aluminium itu dia satukan dengan teknik las dan akhirnya membentuk badan pesawat. »Saya membuat pesawat itu dibantu enam orang, dengan waktu sekitar 1,5 bulan penuh,” kata Budi.

Sebagai karya bercorak site specific installation Budi menempatkan pesawat itu di areal persawahan yang mendekati masa panen berukuran 25x9 meter dengan menyewa pada petani Rp 800 ribu hingga akhir tahun ini. »Ada juga warga yang mbesengut mukanya pas pesawat di pasang,” kata Budi tertawa. Sebaliknya malah ada yang antusias sawahnya diacak-acak untuk ajang pameran seni rupa.

Di kawasan itu kini ada 25 karya seni instalasi berukuran raksasa yang tersebar di tengah lahan persawahan. Ada karya berbentuk bongkahan otak berwarna merah, sosok bayi termenung, sampai dewi Athena.

Pameran ini akan dibawa keliling Jawa, dengan tetap dipajang di areal persawahan.

Ini Obrolan Dalam Kokpit Sebelum Sukhoi Jatuh

TEMPO.CO , Jakarta: Sebelum pesawat Sukhoi Superjet 100 jatuh dan menewaskan 45 orang di Gunung Salak, Jawa Barat, 9 Mei 2012, Pilot Alexandr Yablontsev terdengar mengobrol dengan seorang pilot senior Indonesia.

Obrolan itu seputar keunggulan jet Sukhoi yang diproduksi Rusia pada 2009. Pilot Indonesia itu--KNKT tak bisa mengidentifikasi--mewakili sebuah maskapai yang berniat membeli pesawat.

Saking asyiknya mengobrol, Yablontsev mengabaikan peringatan bahaya di kokpit dan permintaan kopilot Alexandr Kochetkov tentang cuaca. Yablontsev hanya punya 38 detik untuk menghindari tebing Gunung Salak.

Ini obrolan di dalam kokpit sebelum pesawat itu jatuh:

Ketinggian 9.996 kaki

14.26.22

Kochetkov: Tower, Romeo Alfa Three Six Eight Zero One request descend six thousand feet.

I Nyoman Oka Wirana (Pemandu Menara Jakarta Approach Terminal Timur): Six Eight Zero One request say again please.

Kochetkov: Descend to six thousand feet, Three Six Eight Zero One.

I Nyoman: Ok, copied.

14.27.52

Kochetkov: Dark cloud ahead.

Ketinggian 7.770 kaki



14.27.53 – 14.28.00

Yablonstev meminta KochetkovKochetkov bersiap turun ke runway 06 Halim. Ia memerintahkan kopilot memutarkan pesawat lagi sebelum turun ke 6.000 kaki.

Ketinggian 8.740

14.28.13

Kochetkov: Requested to Jakarta approach to make right orbit.

Menara Cengkareng



14.28.21

I Nyoman: Approved orbit to the right, 6.000 feet.

Ketinggian 6.012 kaki



14.28.26 – 14.30.44

Yablonstev mendemonstrasikan kemampuan pesawat menampilkan keadaan sekeliling pesawat. Di monitor hanya terlihat awan tebal. Kochetkov meyakinkan bahwa kadang-kadang monitor hanya menampilkan awan jika sedang terbang. Yablonstev juga menunjukkan cara sistem bahaya bekerja jika ada gunung atau pesawat lain di sekitar. Alat berbunyi, »Terrain.”

Yablonstev: »But no problem with terrain, at this moment.”

Orang ketiga (Diduga pilot Indonesia): »Ya, it's flat....”

Keduanya mengobrol lagi soal konsumsi avtur Sukhoi. Yablonstev memerintahkan Kochetkov memutarkan jet sekali lagi. Melihat awan gelap merungkup, Kochetkov bertanya apakah akan kembali ke Halim. Karena sedang mengobrol, Yablontsev tak mendengar permintaan itu. Kopilot mesti mengulangnya hingga tiga kali.

Ketinggian 5.997,67 kaki



14.31.55

Yablonstev: We will make approach. Request exit right for approach.

14.31.58 – 14.32.44

Kochetkov menjawab ia akan memberi tahu menara kontrol jika sudah sepenuhnya berputar dan moncong jet mengarah ke Halim. Namun monitor di kokpit tak menunjukkan titik Halim karena awan kian tebal. Yablontsev meminta Kochetkov mengontak menara kontrol untuk minta dipandu mengarah ke Halim. Mereka tak sadar moncong pesawat mengarah ke Gunung Salak.

Ketinggian 6.011,69



14.32.46

Yablonstev: Come on, make request now! Just request quickly.

14.32.47

Kochetkov: Ok.

14.32.48-14.32.50

Sistem peringatan berbunyi »Terrain ahead pull up”, diikuti dengan »Avoid terrain”.

14.32.51

Kochetkov: What is that?

14.32.52 – 14.32.56

Alarm terus berbunyi hingga enam kali memerintahkan agar pesawat segera dinaikkan.

14.32.58

Yablonstev: Maybe... database.

14.33.19 – 14.33.21

Alat peringatan lain berbunyi »Gear not down” memberi tahu akan terjadi pendaratan namun ban pesawat belum diturunkan. Yablontsev, karena mengira ada masalah database kontur, mematikan alarm. Sistem lain berbunyi menunjukkan bahaya kian dekat.

14.33.23

Kochetkov: What is that?

Yablonstev mematikan semua alarm. Dua detik kemudian, blaar…, pesawat menumbuk dinding Gunung Salak.


Cerita selanjutnya, baca Tabir Gelap Tragedi Sukhoi di majalah Tempo edisi 23 Desember 2012.

Rencana 6 Ruas Jalan Tol Baru di Jakarta

10 tahun terakhir, di kota-kota besar di dunia ada sederet panjang jalan tol yang justru dicopot karena dianggap bukan solusi kemacetan — dan justru menambah macet, polusi, serta ketergantungan terhadap mobil pribadi (dan bahan bakar fosil). Dalam jangka panjang, akibatnya ekonomi kota dan negara yang bersangkutan menjadi tidak kompetitif. Jakarta justru berencana membangun 6 ruas jalan tol baru. Berikut ini sebagian rencananya. (Sumber: Presentasi Jakarta Tollroad Development, dokumentasi Rujak Center for Urban Studies)

Semua Kota Besar Makin Macet, Perlu Segera Angkutan Umum

Makin sering kita mendengar keluhan penduduk tentang kemacetan yang kerap dan meluas di kota-kota besar besar seperti Makassar, Bandung, Medan, Surabaya, Manado, Palembang, Yogyakarta, Semarang, Bogor, dan lain-lain.

Saya tidak punya angka statistik untuk menegaskan keluhan di atas. (Angka tersebut mungkin sekali sudah tersedia di Kementerian Perhubungan atau pusat-pusat penelitian tertentu.) Tetapi nalar sederhana serta pengalaman Jakarta memberikan pelajaran yang cukup.

Pertumbuhan ekonomi dan kelas menengah baru dengan sendirinya meningkatkan jumlah mobil dan motor pribadi di kota-kota itu. Ditambah lagi tiada sistem angkutan umum yang menarik, maka ketergantungan pada kendaraan pribadi pun makin besar.

Para birokrat dan teknokrat yang berpikir naif selalu mengatakan, pertambahan jumlah kendaraan pribadi jauh lebih cepat daripada pertambahan luas dan ruas jalan. Karena itu, Dinas Pekerjaan Umum harus membangun lebih banyak jalan. Dan lebih cepat.

Cara berpikir beginilah yang sesungguhnya menyuburkan macet. Perlombaan antara memperluas jalan dengan bertambahnya mobil hanya akan terus-menerus meningkatkan jumlah mobil. Mobil juga menuntut lahan parkir, pompa bensin, bengkel, dan lain-lain yang secara pasti menghabiskan lahan kota untuk benda-benda yang menjadi sumber panas dan polusi.

Di Jakarta, biaya kesehatan terkait polusi udara telah mencapai Rp38 triliun per tahun, menurut sebuah penelitian.

Dulu di Jalan Thamrin, Jakarta, ada dua jalur hijau di tengah. Kini tiada. Dulu ada dua pompa bensin di jembatan Semanggi. Kini terasa betul bedanya ketika mereka telah disingkirkan dan diganti taman. Kedua perubahan itu dapat mengasah kepekaan kita tentang ruang kota yang sehat dan yang tidak.

Mobilitas memang salah satu hal terpenting dalam kehidupan kota. Ini kebutuhan pokok penduduknya, menentukan efisiensi ekonomi dan sosialitasnya. Mobilitas horizontal di ruang fisik kota dapat dikatakan merupakan pendukung penting untuk mobilitas vertikal di dalam ruang sosial kota.

Dan sebenarnya seluruh dunia sudah tahu, setidaknya sejak akhir tahun 1960-an, bahwa jawaban untuk mobilitas adalah sistem angkutan umum. Bukan ketergantungan kepada kendaraan pribadi (yang pernah menghantui Eropa hingga tahun 1970-an, dan masih demikian di beberapa kota di AS seperti Los Angeles — tetapi kini di Los Angeles ada lebih banyak angkutan umum daripada di kota-kota besar di Indonesia).

Mobil pada awalnya meningkatkan kebebasan pribadi. Tetapi kita tahu sekarang bahwa kebebasan itu palsu, sebab bila semua kelas menengah Indonesia mengumbar itu, hasilnya justru ketidakbebasan. Penulis Ayu Utami, karena itu mengatakan, "Meskipun saya punya mobil, saya ingin BEBAS pergi ke mana-mana dengan angkutan umum yang baik."

Mengapa pemerintah pada semua tingkat selalu terlambat membangun sistem angkutan umum, dan lebih gesit membangun jalan tol?

Sederhana: membangun sistem angkutan umum memang lebih sukar, memerlukan kehendak politik dan keterampilan yang lebih tinggi, menyangkut lebih banyak soal manajemen dan pemikiran sistemis. Sementara itu, membuat jalan lebih mudah, juga mudah dikorupsi, menurut perkiraan saya.

Warga kota se-Indonesia perlu berhimpun untuk meningkatkan tuntutan akan sistem angkutan umum segera. Sebab, hal itu akan menentukan kenyamanan dan daya saing kota-kota kita. Dan pemerintah harus segera memenuhinya.

Oleh:Marco Kusumawijaya

Dahlan Iskan Disentil oleh Anggota DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan, Saidi Butar Butar, 'menyentil' Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR. Menggunakan kesempatan bertemu Dahlan di rapat kerja, ia justru curhat, bukan malah membahas konteks rapat ihwal privatisasi semen PT Semen Baturaja.

"Saya sedih, Pak, disebut sebagai pemeras BUMN," katanya di sela-sela rapat Komisi, Kamis, 13 Desember 2012.

Tak hanya itu, ia pun menceritakan nasib tragis yang dideritanya setelah pemberitaan pemerasan, yang dikabarkan dilakukannya, meluas. "Keluarga saudara-saudara saya menangis. Saya malah mau dikeluarkan dari marga," katanya.

Ia mengaku mendengar bocoran dari Badan Kehormatan bahwa namanya akan dibersihkan karena tidak terlibat. "Gimana dibersihkanya kalau sudah begini."

Saidi menambahkan, ia tak menyimpan dendam. "Meski keluarga saya hancur, saya salut sama Bapak, sama kinerja Bapak. Mudah-mudahan Tuhan menyertai Bapak."

Meski pembicaraan Saidi telah berada di luar konteks, pimpinan rapat, Emir Moeis, tidak terlihat berusaha memotong pembicaraan. Alih-alih mengawal diskusi ke masalah privatisasi, ia justru ikut-ikutan menimpali curhatan Saidi. "Semoga Tuhan mengampuni kita semua."

Selain Saidi, nama-nama lain yang 'disetor' ke BK juga sempat menyapa Dahlan. Berbeda dengan Saidi, M. Hatta, misalnya, menyapa Dahlan dengan memperkenalkan diri. "Saya baru pertama ketemu Bapak, walau sering disebut-sebut pemeras," katanya. "Tapi di rapat ini saya kesampingkan masalah personal."

Ditemui di Kementerian BUMN siang ini, Dahlan tidak mempermasalahkan bila nantinya bahasan rapat kerja dengan DPR melebar ke mana-mana. "Terserah. Tidak apa-apa. Berarti saya bintang," katanya.

Satu Orang Terduga Teroris Ditangkap di Poso

TEMPO.CO, Poso - Polisi terus memburu pelaku teror di wilayah Poso, Sulawesi Tengah. Di gunung Koronconu, Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, aparat kepolisian dari resimen brimob kelapa dua Jakarta, berhasil menangkap satu orang terduga teroris, Solikin alias AA Agus, 20 tahun, warga asal Bima, Nusa Tenggara Barat. Mereka juga menyita Senpi Revolfer 1 pucuk FN 1 pucuk, Magazen FN Kal 9 mm 2 buah, 4,5 satu buah, dan ratusan amunisi terdiri dari caliber 5,56 mm, 9 mm, 4,5 mm.

Kepala Kepolisian Resor Poso, Ajun Komisaris Besar Polisi Eko Santoso mengatakan penangkapan itu dilakukan saat aparat dari resimen brimob menyisir di gunung Koroconu. Tiba-tiba, mereka melihat beberapa orang mencurigakan di wilayah itu. Kemudian, brimob kembali ke pos di Kalora. Pada Rabu 12 Desember 2012 sekitar pukul 18.00 Wita, brimob akan menangkap namun beberapa orang itu justru melawan. Terjadilah kontak senjata antara polisi dan beberapa orang tak dikenal itu. Untung dalam kontak senjata tersebut, tidak ada korban jiwa. Polisi berhasil menangkap satu orang terduga kelompok bersenjata di wilayah itu.
Solikin langsung dibawah ke Markas Polisi Daerah Sulawesi Tengah untuk diinvestigasi lebih lanjut. Solikin terduga kuat salah satu anggota kelompok bersenjata di Poso. Polisi masih menyisir di Gunung koroncopu, Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Di lokasi tersebut, polisi menemukan tiga rumah pondokan yang diduga digunakan sebagai lokasi persembunyian kelompok bersenjata.
Amar Burase

Waskita Karya Bisa Ambil Proyek di Bawah Rp 25 Miliar Lewat Penunjukan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Waskita Karya Tbk, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap bisa mengambil proyek infrastruktur yang nilainya dibawah Rp 25 miliar. Hanya saja mekanismenya lewat penunjukkan.

Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk M. Choliq menyatakan, di beberapa daerah Waskita bisa saja mengambil nilai proyek yang sempat diharamkan menteri BUMN, Dahlan Iskan.

Choliq mengatakan, ada hal-hal tertentu yang membuat Waskita harus menggarap proyek-proyek pemerintah di bawah Rp 25 miliar, yakni proyek yang didanai dari sumber Aanggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD).

Namun demikian Waskita tetap melakukan pemberdayaan terhadap kontraktor lokal dengan mekanisme kerjasama profesional. "Jika Pemda NTT ingin mengaspal jalan, dan mereka harus memilih di antara pengusaha lokal atau Waskita Karya yang berpengalaman dalam membangun jalan, maka tentunya mereka akan memilih yang punya pabrik aspal, Waskita Karya. Kalau Waskita mengerjakan di daerah tetap mensubkontrakkan dan memberdayakan kontraktor lokal," tambahnya di Jakarta (13/12/2012).

Namun ia mengaku mulai tahun lalu sudah membuat kebijakan untuk melarang menggarap proyek dari sumber APBN dan APBD yang nilainya di bawah Rp 25 miliar. "Saya sudah lakukan tahun lalu, semua divisi di Waskita Karya tidak mengambil proyek di bawah Rp 25 miliar," tutur Choliq.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengimbau kepada BUMN untuk tidak terlibat pada proyek pemerintah yang nilainya di bawah Rp 25 miliar. Hal ini dilakukan agar pengusaha kecil mendapat kesempatan menggarap proyek. (*)

Cueknya Habibie dihina mantan pejabat Malaysia

MERDEKA.COM, Mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainudin Maidin membuat ulah. Dia menyebut Presiden RI Ketiga Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai pengkhianatan bangsa. Tudingan ini dia tuliskan dalam tajuk rencana koran Utusan Malaysia.

Tulisan Zainudin Maidin juga dimuat dalam laman internet harian berpengaruh di negeri Jiran itu, Senin (10/12) kemarin. Dalam tulisannya, Maidin menyebut bila BJ Habibie tercatat sebagai Presiden Indonesia paling singkat dalam sejarah. Maidin menuding Habibie tersingkir karena berkhianat terhadap bangsanya.

Dalam kolom editorial berjudul 'Persamaan BJ Habibie dengan Anwar Ibrahim', Maidin menyebut mantan Menristek itu disingkirkan setelah menjadi Presiden Indonesia hanya selama 1 tahun 5 bulan karena setuju dengan desakan Barat agar mengadakan referendum di Timor Timur. Hal ini menyebabkan Timor Timur keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1999.
"Beliau mengakhiri jawatan dalam kehinaan setelah menjadi presiden sejak 20 Oktober 1999," tulis Maidin seperti dikutip dari Utusan.com, Selasa (11/12).

Maidin juga menuding Habibie adalah penyebab perpecahan bagi rakyat Indonesia. Saat Habibie memimpin, Indonesia memiliki 48 partai politik yang dinilai Maidin adalah sebagai bentuk perpecahan politik.

Lalu, bagaimana tanggapan pria asal Pare-pare, Sulawesi Selatan tersebut? Habibie hanya tertawa disebut Maidin sebagai pengkhianat bangsa.

"Bapak kemarin sudah baca, dan beliau hanya tertawa saja," ujar Sekretaris BJ Habibie, Rubijanto kepada merdeka.com, Selasa (11/12).

Rubijanto menyatakan, BJ Habibie tidak mempermasalahkan tulisan Zainudin Maidin. Habibie juga tidak akan menempuh jalur hukum atas tudingan miring itu.

"Biarkan saja, kalau dikomentari malah ramai nanti. Tidak masalah, biarkan saja, lupakan saja," imbuhnya.

Reaksi keras datang dari Tanah Air. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahkan akan melakukan protes terhadap Malaysia atas tudingan yang diterima oleh tokoh yang sangat dihormati bangsa ini.

Menurut anggota Komisi V DPR Teguh Juwarno, perkataan Zainudin yang menyebut Habibie 'dog of imperialism' adalah sebuah penghinaan besar bagi bangsa Indonesia.

"Menurut saya, kalimat yang tidak senonoh yang disampaikan seorang menteri apalagi menteri penerangan. Sungguh tidak elok," jelas Teguh di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/12).

Politisi PAN ini mengungkapkan, sungguh tidak etis jika persoalan politik lokal berdampak pada penghinaan mantan kepala negara lain.

"Keputusan paripurna, jika betul (terbukti), maka DPR akan melakukan protes yang ditujukan kepada Perdana Menteri Malaysia," imbuhnya.

Teguh juga berharap, presiden memiliki keberanian untuk menegur bahkan mengusir duta besar Malaysia di Indonesia saat ini.

"Saya pribadi usulannya adalah usir duta besar Malaysia, tapi ini tergantung keberanian kepala negara kita untuk lakukan itu," ujarnya.

Sumber: Merdeka.com