Rencana 6 Ruas Jalan Tol Baru di Jakarta

10 tahun terakhir, di kota-kota besar di dunia ada sederet panjang jalan tol yang justru dicopot karena dianggap bukan solusi kemacetan — dan justru menambah macet, polusi, serta ketergantungan terhadap mobil pribadi (dan bahan bakar fosil). Dalam jangka panjang, akibatnya ekonomi kota dan negara yang bersangkutan menjadi tidak kompetitif. Jakarta justru berencana membangun 6 ruas jalan tol baru. Berikut ini sebagian rencananya. (Sumber: Presentasi Jakarta Tollroad Development, dokumentasi Rujak Center for Urban Studies)

Semua Kota Besar Makin Macet, Perlu Segera Angkutan Umum

Makin sering kita mendengar keluhan penduduk tentang kemacetan yang kerap dan meluas di kota-kota besar besar seperti Makassar, Bandung, Medan, Surabaya, Manado, Palembang, Yogyakarta, Semarang, Bogor, dan lain-lain.

Saya tidak punya angka statistik untuk menegaskan keluhan di atas. (Angka tersebut mungkin sekali sudah tersedia di Kementerian Perhubungan atau pusat-pusat penelitian tertentu.) Tetapi nalar sederhana serta pengalaman Jakarta memberikan pelajaran yang cukup.

Pertumbuhan ekonomi dan kelas menengah baru dengan sendirinya meningkatkan jumlah mobil dan motor pribadi di kota-kota itu. Ditambah lagi tiada sistem angkutan umum yang menarik, maka ketergantungan pada kendaraan pribadi pun makin besar.

Para birokrat dan teknokrat yang berpikir naif selalu mengatakan, pertambahan jumlah kendaraan pribadi jauh lebih cepat daripada pertambahan luas dan ruas jalan. Karena itu, Dinas Pekerjaan Umum harus membangun lebih banyak jalan. Dan lebih cepat.

Cara berpikir beginilah yang sesungguhnya menyuburkan macet. Perlombaan antara memperluas jalan dengan bertambahnya mobil hanya akan terus-menerus meningkatkan jumlah mobil. Mobil juga menuntut lahan parkir, pompa bensin, bengkel, dan lain-lain yang secara pasti menghabiskan lahan kota untuk benda-benda yang menjadi sumber panas dan polusi.

Di Jakarta, biaya kesehatan terkait polusi udara telah mencapai Rp38 triliun per tahun, menurut sebuah penelitian.

Dulu di Jalan Thamrin, Jakarta, ada dua jalur hijau di tengah. Kini tiada. Dulu ada dua pompa bensin di jembatan Semanggi. Kini terasa betul bedanya ketika mereka telah disingkirkan dan diganti taman. Kedua perubahan itu dapat mengasah kepekaan kita tentang ruang kota yang sehat dan yang tidak.

Mobilitas memang salah satu hal terpenting dalam kehidupan kota. Ini kebutuhan pokok penduduknya, menentukan efisiensi ekonomi dan sosialitasnya. Mobilitas horizontal di ruang fisik kota dapat dikatakan merupakan pendukung penting untuk mobilitas vertikal di dalam ruang sosial kota.

Dan sebenarnya seluruh dunia sudah tahu, setidaknya sejak akhir tahun 1960-an, bahwa jawaban untuk mobilitas adalah sistem angkutan umum. Bukan ketergantungan kepada kendaraan pribadi (yang pernah menghantui Eropa hingga tahun 1970-an, dan masih demikian di beberapa kota di AS seperti Los Angeles — tetapi kini di Los Angeles ada lebih banyak angkutan umum daripada di kota-kota besar di Indonesia).

Mobil pada awalnya meningkatkan kebebasan pribadi. Tetapi kita tahu sekarang bahwa kebebasan itu palsu, sebab bila semua kelas menengah Indonesia mengumbar itu, hasilnya justru ketidakbebasan. Penulis Ayu Utami, karena itu mengatakan, "Meskipun saya punya mobil, saya ingin BEBAS pergi ke mana-mana dengan angkutan umum yang baik."

Mengapa pemerintah pada semua tingkat selalu terlambat membangun sistem angkutan umum, dan lebih gesit membangun jalan tol?

Sederhana: membangun sistem angkutan umum memang lebih sukar, memerlukan kehendak politik dan keterampilan yang lebih tinggi, menyangkut lebih banyak soal manajemen dan pemikiran sistemis. Sementara itu, membuat jalan lebih mudah, juga mudah dikorupsi, menurut perkiraan saya.

Warga kota se-Indonesia perlu berhimpun untuk meningkatkan tuntutan akan sistem angkutan umum segera. Sebab, hal itu akan menentukan kenyamanan dan daya saing kota-kota kita. Dan pemerintah harus segera memenuhinya.

Oleh:Marco Kusumawijaya

Dahlan Iskan Disentil oleh Anggota DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan, Saidi Butar Butar, 'menyentil' Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR. Menggunakan kesempatan bertemu Dahlan di rapat kerja, ia justru curhat, bukan malah membahas konteks rapat ihwal privatisasi semen PT Semen Baturaja.

"Saya sedih, Pak, disebut sebagai pemeras BUMN," katanya di sela-sela rapat Komisi, Kamis, 13 Desember 2012.

Tak hanya itu, ia pun menceritakan nasib tragis yang dideritanya setelah pemberitaan pemerasan, yang dikabarkan dilakukannya, meluas. "Keluarga saudara-saudara saya menangis. Saya malah mau dikeluarkan dari marga," katanya.

Ia mengaku mendengar bocoran dari Badan Kehormatan bahwa namanya akan dibersihkan karena tidak terlibat. "Gimana dibersihkanya kalau sudah begini."

Saidi menambahkan, ia tak menyimpan dendam. "Meski keluarga saya hancur, saya salut sama Bapak, sama kinerja Bapak. Mudah-mudahan Tuhan menyertai Bapak."

Meski pembicaraan Saidi telah berada di luar konteks, pimpinan rapat, Emir Moeis, tidak terlihat berusaha memotong pembicaraan. Alih-alih mengawal diskusi ke masalah privatisasi, ia justru ikut-ikutan menimpali curhatan Saidi. "Semoga Tuhan mengampuni kita semua."

Selain Saidi, nama-nama lain yang 'disetor' ke BK juga sempat menyapa Dahlan. Berbeda dengan Saidi, M. Hatta, misalnya, menyapa Dahlan dengan memperkenalkan diri. "Saya baru pertama ketemu Bapak, walau sering disebut-sebut pemeras," katanya. "Tapi di rapat ini saya kesampingkan masalah personal."

Ditemui di Kementerian BUMN siang ini, Dahlan tidak mempermasalahkan bila nantinya bahasan rapat kerja dengan DPR melebar ke mana-mana. "Terserah. Tidak apa-apa. Berarti saya bintang," katanya.

Satu Orang Terduga Teroris Ditangkap di Poso

TEMPO.CO, Poso - Polisi terus memburu pelaku teror di wilayah Poso, Sulawesi Tengah. Di gunung Koronconu, Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, aparat kepolisian dari resimen brimob kelapa dua Jakarta, berhasil menangkap satu orang terduga teroris, Solikin alias AA Agus, 20 tahun, warga asal Bima, Nusa Tenggara Barat. Mereka juga menyita Senpi Revolfer 1 pucuk FN 1 pucuk, Magazen FN Kal 9 mm 2 buah, 4,5 satu buah, dan ratusan amunisi terdiri dari caliber 5,56 mm, 9 mm, 4,5 mm.

Kepala Kepolisian Resor Poso, Ajun Komisaris Besar Polisi Eko Santoso mengatakan penangkapan itu dilakukan saat aparat dari resimen brimob menyisir di gunung Koroconu. Tiba-tiba, mereka melihat beberapa orang mencurigakan di wilayah itu. Kemudian, brimob kembali ke pos di Kalora. Pada Rabu 12 Desember 2012 sekitar pukul 18.00 Wita, brimob akan menangkap namun beberapa orang itu justru melawan. Terjadilah kontak senjata antara polisi dan beberapa orang tak dikenal itu. Untung dalam kontak senjata tersebut, tidak ada korban jiwa. Polisi berhasil menangkap satu orang terduga kelompok bersenjata di wilayah itu.
Solikin langsung dibawah ke Markas Polisi Daerah Sulawesi Tengah untuk diinvestigasi lebih lanjut. Solikin terduga kuat salah satu anggota kelompok bersenjata di Poso. Polisi masih menyisir di Gunung koroncopu, Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Di lokasi tersebut, polisi menemukan tiga rumah pondokan yang diduga digunakan sebagai lokasi persembunyian kelompok bersenjata.
Amar Burase

Waskita Karya Bisa Ambil Proyek di Bawah Rp 25 Miliar Lewat Penunjukan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Waskita Karya Tbk, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap bisa mengambil proyek infrastruktur yang nilainya dibawah Rp 25 miliar. Hanya saja mekanismenya lewat penunjukkan.

Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk M. Choliq menyatakan, di beberapa daerah Waskita bisa saja mengambil nilai proyek yang sempat diharamkan menteri BUMN, Dahlan Iskan.

Choliq mengatakan, ada hal-hal tertentu yang membuat Waskita harus menggarap proyek-proyek pemerintah di bawah Rp 25 miliar, yakni proyek yang didanai dari sumber Aanggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD).

Namun demikian Waskita tetap melakukan pemberdayaan terhadap kontraktor lokal dengan mekanisme kerjasama profesional. "Jika Pemda NTT ingin mengaspal jalan, dan mereka harus memilih di antara pengusaha lokal atau Waskita Karya yang berpengalaman dalam membangun jalan, maka tentunya mereka akan memilih yang punya pabrik aspal, Waskita Karya. Kalau Waskita mengerjakan di daerah tetap mensubkontrakkan dan memberdayakan kontraktor lokal," tambahnya di Jakarta (13/12/2012).

Namun ia mengaku mulai tahun lalu sudah membuat kebijakan untuk melarang menggarap proyek dari sumber APBN dan APBD yang nilainya di bawah Rp 25 miliar. "Saya sudah lakukan tahun lalu, semua divisi di Waskita Karya tidak mengambil proyek di bawah Rp 25 miliar," tutur Choliq.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengimbau kepada BUMN untuk tidak terlibat pada proyek pemerintah yang nilainya di bawah Rp 25 miliar. Hal ini dilakukan agar pengusaha kecil mendapat kesempatan menggarap proyek. (*)

Cueknya Habibie dihina mantan pejabat Malaysia

MERDEKA.COM, Mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainudin Maidin membuat ulah. Dia menyebut Presiden RI Ketiga Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai pengkhianatan bangsa. Tudingan ini dia tuliskan dalam tajuk rencana koran Utusan Malaysia.

Tulisan Zainudin Maidin juga dimuat dalam laman internet harian berpengaruh di negeri Jiran itu, Senin (10/12) kemarin. Dalam tulisannya, Maidin menyebut bila BJ Habibie tercatat sebagai Presiden Indonesia paling singkat dalam sejarah. Maidin menuding Habibie tersingkir karena berkhianat terhadap bangsanya.

Dalam kolom editorial berjudul 'Persamaan BJ Habibie dengan Anwar Ibrahim', Maidin menyebut mantan Menristek itu disingkirkan setelah menjadi Presiden Indonesia hanya selama 1 tahun 5 bulan karena setuju dengan desakan Barat agar mengadakan referendum di Timor Timur. Hal ini menyebabkan Timor Timur keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1999.
"Beliau mengakhiri jawatan dalam kehinaan setelah menjadi presiden sejak 20 Oktober 1999," tulis Maidin seperti dikutip dari Utusan.com, Selasa (11/12).

Maidin juga menuding Habibie adalah penyebab perpecahan bagi rakyat Indonesia. Saat Habibie memimpin, Indonesia memiliki 48 partai politik yang dinilai Maidin adalah sebagai bentuk perpecahan politik.

Lalu, bagaimana tanggapan pria asal Pare-pare, Sulawesi Selatan tersebut? Habibie hanya tertawa disebut Maidin sebagai pengkhianat bangsa.

"Bapak kemarin sudah baca, dan beliau hanya tertawa saja," ujar Sekretaris BJ Habibie, Rubijanto kepada merdeka.com, Selasa (11/12).

Rubijanto menyatakan, BJ Habibie tidak mempermasalahkan tulisan Zainudin Maidin. Habibie juga tidak akan menempuh jalur hukum atas tudingan miring itu.

"Biarkan saja, kalau dikomentari malah ramai nanti. Tidak masalah, biarkan saja, lupakan saja," imbuhnya.

Reaksi keras datang dari Tanah Air. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahkan akan melakukan protes terhadap Malaysia atas tudingan yang diterima oleh tokoh yang sangat dihormati bangsa ini.

Menurut anggota Komisi V DPR Teguh Juwarno, perkataan Zainudin yang menyebut Habibie 'dog of imperialism' adalah sebuah penghinaan besar bagi bangsa Indonesia.

"Menurut saya, kalimat yang tidak senonoh yang disampaikan seorang menteri apalagi menteri penerangan. Sungguh tidak elok," jelas Teguh di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/12).

Politisi PAN ini mengungkapkan, sungguh tidak etis jika persoalan politik lokal berdampak pada penghinaan mantan kepala negara lain.

"Keputusan paripurna, jika betul (terbukti), maka DPR akan melakukan protes yang ditujukan kepada Perdana Menteri Malaysia," imbuhnya.

Teguh juga berharap, presiden memiliki keberanian untuk menegur bahkan mengusir duta besar Malaysia di Indonesia saat ini.

"Saya pribadi usulannya adalah usir duta besar Malaysia, tapi ini tergantung keberanian kepala negara kita untuk lakukan itu," ujarnya.

Sumber: Merdeka.com